Green Policing : Polresta Malang Kota Bersama Pemkot Tanam 200 Pohon Perkuat Konservasi Sumber Air

 MALANG KOTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber air, Polresta Malang Kota Polda Jatim bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar kegiatan Green Policing, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang bertema konservasi sumber mata air dan penanaman 200 pohon tersebut dilaksanakan di kawasan Tandon Tugu Tirta PDAM Kota Malang, Jalan Pringgodani, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo P.S., berkolaborasi dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat serta Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Priyo Sudibyo dalam aksi hijau tersebut.

Kegiatan ini turut melibatkan Forkopimcam Lowokwaru, para lurah, mahasiswa, relawan lingkungan, hingga warga sekitar.

Kombes Pol Danang menegaskan bahwa sumber mata air merupakan aset vital bagi generasi mendatang. Terlebih, pengembangan sumber air di lokasi tersebut membutuhkan pengeboran hingga kedalaman sekitar 310 meter.

“Kami berharap Green Policing terus berkembang menjadi gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Danang.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, kebutuhan air Kota Malang masih banyak ditopang sumber dari luar kota, sehingga mata air di dalam wilayah kota wajib dilindungi dari desakan pembangunan perkotaan.

“Keberhasilan penghijauan tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberlanjutan pemeliharaannya,” tegas Wahyu.

Dalam jangka panjang, penanaman 200 pohon ini diharapkan mampu meningkatkan resapan air hujan, mencegah erosi, serta menjaga keseimbangan ekosistem. 

Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, Polresta Malang Kota berkomitmen mewariskan lingkungan yang lestari bagi masa depan dengan prinsip 'Jogo Omah'. (khan007)

Sinergi Polres Mojokerto dan Tahura Pulihkan Ekosistem Bukit Cendono Pascakarhutla

 MOJOKERTO – Polres Mojokerto Polda Jatim melalui Polsek Pacet bersama petugas Taman Hutan Raya (Tahura) RKW 07 Mojokerto Timur  melaksanakan mitigasi dan penanaman benih di kawasan Bukit Cendono, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/11/2026).

Kapolsek Pacet AKP Mohammad Khoirul Umam, S.E., M.H mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya memulihkan kondisi lingkungan pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 15.00 WIB tersebut diikuti sekitar 10 personel dari Polsek Pacet Polres Mojokerto dan petugas Tahura. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Tahura RKW 07 Pacet, Niluh Noviyanti, S.Hut., Ps. Kanit Samapta Polsek Pacet Aiptu Arik Hidayat, S.H.

"Sesuai arahan Bapak Kapolres Mojokerto, kami bersinergi dengan pihak Tahura dan warga setempat melaksanakan mitigasi dan upaya memulihkan kondisi lingkungan pascakarhutla," ujar AKP Umam.

Dalam pelaksanaannya, petugas memantau kondisi jalur dan kawasan yang terdampak karhutla beberapa waktu lalu, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat, khususnya para petani di sekitar kawasan, terhadap pemulihan lingkungan.

Rangkaian mitigasi dimulai dari Dusun Wiyu, Desa Wiyu, melewati kawasan Alas Wuni (Pos 2), hingga menuju Puncak Cendono melalui areal lahan Perhutani. 

Setibanya di kawasan terdampak, rombongan melaksanakan penaburan benih serta penanaman berbagai jenis tanaman di area yang masih kosong maupun bekas terbakar.

Adapun jenis tanaman yang disiapkan meliputi juwet, salam, maesopsis, asam jawa, palem besar, bunga matahari, mahoni, dan turi. Pemilihan tanaman tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemulihan tutupan vegetasi dan fungsi ekologis kawasan.

Kapolsek Pacet menyampaikan bahwa pemulihan kawasan pascakarhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya petugas, tetapi juga masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan.

Sementara itu di lokasi terpisah,Kapolres Mojokerto, AKBP Dr.Raden Erik Bangun Prakasa,S.H,S.I.K,M.M mengatakan mitigasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memantau kondisi kawasan setelah kejadian karhutla, tetapi juga mendorong kepedulian bersama untuk memulihkan lingkungan yang terdampak.

"Kami berharap masyarakat, termasuk para petani di sekitar kawasan, ikut menjaga dan merawat kembali lahan yang mengalami kerusakan agar tutupan vegetasi dapat pulih, tanah tetap terjaga, dan fungsi hutan sebagai daerah resapan air dapat kembali optimal,” ujar AKBP Erik.

Kapolres Mojokerto juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemulihan lingkungan dengan menanam dan merawat jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi kawasan, serta menjaga kelestarian habitat satwa liar dan keseimbangan ekosistem hutan.

Melalui sinergi antara jajaran Polres Mojokerto Polda Jatim dan Tahura, kegiatan ini diharapkan dapat membantu memulihkan fungsi ekologis kawasan terdampak karhutla sekaligus mengurangi risiko bencana susulan, seperti erosi, tanah longsor, dan banjir bandang. 

"Kami berharap upaya tersebut juga dapat mendukung keamanan dan kelestarian jalur menuju kawasan Bukit Cendono,"pungkas AKBP Erik. (khan007)

Polres Gresik Amankan Tiga Admin Judol Berkedok Jual Beli Chip Game, Omzet Capai Rp.2 Miliar

 GRESIK – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik  membongkar praktik perjudian online (Judol) berkedok jual beli chip game Royal Dream melalui dua situs, yakni tk1.royalrobinhood.org dan tk1.royalathena.org. 

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi menangkap Tiga tersangka yang berperan sebagai admin bernama M.H.W. (39), R.A. (22), dan A.S.D. (20).

Ketiganya diringkus saat Polisi menggerebek markas operasional mereka di Rukan Cordoba Blok A 23, Green Lake City Boulevard, Cipondoh, Kota Tangerang, pada 27 Oktober 2026 lalu. 

Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita tiga set komputer rakitan, tujuh monitor, 14 unit ponsel, satu set meja poker, serta router internet.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan, kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan petugas. 

Polisi mendapati transaksi chip yang digunakan pemain sebagai alat taruhan pada permainan bergenre slot melalui pembayaran digital seperti QRIS, dompet digital, hingga gerai minimarket.

Para tersangka mengaku baru beroperasi sejak pertengahan September 2026 setelah direkrut seseorang berinisial N melalui aplikasi Telegram. Meski tergolong baru, perputaran uang di kedua situs tersebut sangat fantastis.

"Sejak mulai beroperasi, omzet dari aktivitas kedua website tersebut diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp75 juta per hari. Jika diakumulasikan, dalam satu bulan nilainya bisa mencapai sekitar Rp2 miliar," ujar AKBP Ramadhan Nasution.

Saat ini, Polisi masih mendalami aliran dana serta memburu sosok berinisial N yang diduga menjadi aktor intelektual sekaligus pembuat situs.

Atas perbuatannya, ketiga admin tersebut dijerat Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Kapolres Gresik mengimbau masyarakat agar tidak tergiur keuntungan instan maupun tawaran pekerjaan ilegal dari pihak yang tidak jelas. (khan007)

Kapolres Kediri Ajak Camat dan Kades Perkuat Sinergi Hadapi Bencana Hidrometeorologi

 KEDIRI – Memasuki musim penghujan, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., mengajak pemerintah kecamatan dan desa se-Kecamatan Pagu memperkuat sinergi guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

Pesan semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam mewujudkan 'Jogo Omah' tersebut disampaikan saat pertemuan bersama Forkopimcam dan kepala desa di Sumbergundi, Desa Tanjung, Rabu (11/11/2026) yang lalu.

Menurut AKBP Latif, potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menuntut kesiapan langkah evakuasi sejak dini.

“Jangan sampai kita baru bergerak setelah bencana terjadi. Wilayah yang berpotensi terdampak perlu dipetakan sejak awal, sehingga ketika terjadi keadaan darurat, respons dan proses evakuasi bisa dilakukan dengan cepat,”ujar AKBP Latif.

Selain kesiapsiagaan bencana, Kapolres Kediri turut menyoroti pengawasan keamanan di sejumlah destinasi wisata unggulan di Pagu, seperti Petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Pemandian Aryo Kamandanu, yang ramai dikunjungi wisatawan hingga malam hari.

Di sisi lain, persoalan kenakalan remaja dan maraknya aksi balap liar juga menjadi perhatian serius. Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru, Polisi masih banyak menjaring pengendara di bawah umur dan kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi.

“Pengawasan terhadap anak tidak cukup hanya diserahkan kepada sekolah atau kepolisian. Orang tua juga harus mengetahui aktivitas anak, termasuk jam pulang dan lingkungan pergaulannya,” kata AKBP Latif.

Untuk menekan persoalan sosial tersebut, Polres Kediri Polda Jatim menggencarkan program unggulan seperti Polisi Peduli Pendidikan (POLINDIK), Polisi Jogo Sekolah, hingga Polisi Peduli Pengangguran yang menyediakan pelatihan serta akses lowongan kerja.

Menutup arahannya, Kapolres Kediri mengimbau seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga komunikasi aktif serta memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila membutuhkan tindak lanjut cepat dari kepolisian. (khan007)

Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Sikat Calo Tenaga Kerja

 Bandung - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk memburu dan menindak keras para calo tenaga kerja serta pelaku pungutan liar (pungli).

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

"Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan," kata Suyudi.

Suyudi secara khusus menugaskan Kabareskrim Polri hingga para Kapolda di seluruh Indonesia untuk merespons cepat laporan masyarakat terkait praktik percaloan perekrutan tenaga kerja, baik di kawasan industri maupun di internal perusahaan.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan," tegasnya.

Kapolri mengimbau para pencari kerja agar tidak takut melaporkan segala bentuk pemerasan atau tawaran kerja dari calo. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tanggap polisi di nomor call center 110, atau melaporkan langsung ke Bhabinkamtibmas dan Kapolsek setempat.

"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," tutur Suyudi.

Ia juga berpesan kepada para pencari kerja untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran kerja ilegal dan meminta para asesor uji kompetensi untuk terus menjaga integritas penilaian agar dipercaya oleh dunia usaha.

Ijazah Atas Nama Joko Widodo Telah Diuji Puslabfor Polri Secara Prosedural

 JAKARTA – Pemeriksaan forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Hasil pengujian tersebut telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pengujian dilakukan secara prosedural, profesional, dan proporsional. Hasil uji forensik yang merupakan kelengkapan berkas perkara penyidikan telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, 12/11/2026.

Trunoyudo menambahkan, hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan.

“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan bahwa pengujian forensik telah dilakukan oleh Puslabfor Polri, sehingga tidak diperlukan pengujian forensik baru terhadap objek ijazah.

“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” tutupnya.

Kapolda Jatim Hadiri Penutupan TMMD ke-130 Bersama KSAD dan Gubernur, Perkuat Sinergi Pembangunan Desa

 PAMEKASAN – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Kabupaten Pamekasan, Madura, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto, Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Kohir, Bupati Pamekasan Dr. KH. Kholilurrahman, serta jajaran Forkopimda dan pejabat terkait.

Kehadiran para pimpinan TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program TMMD merupakan salah satu wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kegiatan pembangunan di wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan.

Kehadiran Kapolda Jatim dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangkaian kegiatan, rombongan pimpinan TNI, Polri, dan pemerintah daerah mendapat sambutan antusias dari masyarakat dengan iringan kesenian musik tradisional daul khas Madura.

Kegiatan juga dimeriahkan dengan pertunjukan tari kolosal khas Pamekasan yang menampilkan kekayaan seni dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, para tamu undangan turut meninjau stan bazar sembako murah, aneka kuliner lokal, serta produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat.

Melalui momentum penutupan TMMD ke-130 ini, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus terpelihara, tidak hanya dalam mendukung pembangunan desa, tetapi juga dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (khan007)

Pimpin Sertijab PJU dan Kapolres, Kapolda Jatim Tekankan Inovasi Pelayanan Publik

 SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kapolres jajaran di Gedung Patuh Mapolda Jatim, Kamis (12/11/2026).

Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran kepemimpinan, serta penguatan kinerja organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polda Jawa Timur.

Sementara itu, kepada para pejabat yang baru menerima amanah, Kapolda Jatim menekankan pentingnya segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik, serta menghadirkan inovasi dan terobosan positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kapolda Jatim juga menegaskan bahwa pergantian jabatan harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, integritas, soliditas, dan sinergi seluruh jajaran kepolisian dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Selain itu, para pejabat baru diharapkan mampu membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

Pergantian jabatan kali ini mencakup enam posisi Pejabat Utama Polda Jatim dan dua Kapolres jajaran.

Untuk jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Bambang Tertianto menggantikan Kombes Pol Roy Hutton Sihombing.

Sementara itu, jabatan Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Jatim kini diemban Kombes Pol Imam Mughni.

Jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Jatim diserahterimakan dari Kombes Pol Wawan Kristyanto kepada Kombes Pol Andrian Pramudianto.

Selanjutnya, jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jatim kini diemban Kombes Pol Bambang Hermanto menggantikan Kombes Pol Muhammad Kurniawan.

Untuk jabatan Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Jatim, Kombes Pol Abdul Muis menggantikan Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin.

Sedangkan jabatan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jatim kini dipercayakan kepada Kombes Pol Agus Iman Rifai menggantikan Kombes Pol Iman Setiawan.

Di tingkat kewilayahan, jabatan Kapolres Pacitan diserahterimakan dari AKBP Ayub Diponegoro Azhar kepada AKBP Marzel Doni.

Sementara itu, jabatan Kapolres Bangkalan kini diemban AKBP Mustijat Priyambodo menggantikan AKBP Rossa Purbo Bekti.

Melalui pergantian kepemimpinan tersebut, Polda Jawa Timur diharapkan semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran Polri yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kedekatan dan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat melalui program "Polisi Bersama Masyarakat". (khan007)

Bareskrim Polri Ungkap Lima Kasus TPPO, Selamatkan Korban Perekrutan PMI Ilegal hingga Modus Pengantin Pesanan dan Militer Bayaran

 Jakarta – Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo, S.I.K., S.H., M.Si., serta Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, S.I.K., M.M.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modus kejahatan ini semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.

"Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Nurul.

Nurul menjelaskan, lima perkara tersebut tercatat dalam lima laporan polisi dengan total 13 orang korban dan 13 tersangka yang telah ditetapkan. Penanganan perkara dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta perspektif perlindungan korban.

Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan TPPO dengan modus penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus ini bermula dari perekrutan seorang perempuan berinisial M yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1.200.000. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024, namun pada Februari 2026 keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang terdiri dari perekrut lapangan, sponsor, serta pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.

Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia yang dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, serta tiket perjalanan. Upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, pada perkara ketiga, Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Hasil penyidikan menemukan dugaan praktik perdagangan perempuan melalui jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin, dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta per perempuan.

Dalam perkara ini, tiga orang korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan. Para tersangka diduga memiliki peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.

Bareskrim Polri juga menyampaikan perkembangan penanganan TPPO dengan modus perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima orang WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan iming-iming pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.

Para korban dijanjikan gaji sebesar USD 3.000 dan bonus penandatanganan kontrak sebesar USD 10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran. Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MI yang diduga berperan sebagai penanggung jawab perekrutan dan memperoleh keuntungan USD 1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, perkara kelima mengungkap jaringan perekrutan WNI sebagai militer bayaran Rusia melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar USD 35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji USD 3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.

Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh orang WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran dana.

"Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis, terutama yang disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan legalitas dan prosedur penempatan.

"Masyarakat harus memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja yang sesuai. Jangan mudah menyerahkan data pribadi kepada perekrut yang tidak jelas identitas dan legalitasnya," imbau Nurul.

Dari sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.

Guritno menyampaikan, pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025. Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025 dengan status perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.

Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama almarhumah Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan kembali keterlibatan PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.

"Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026. Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia," jelas Guritno.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung guna mendukung proses penegakan hukum.

Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yolanda menegaskan bahwa masyarakat harus memahami bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar dapat menjadi modus perdagangan orang apabila proses perekrutan dilakukan dengan tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan ekonomi, serta menempatkan korban dalam situasi eksploitasi.

"Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor," tegas Yolanda.

Selain penegakan hukum, Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri juga terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak hingga ke wilayah, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.

Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengenali modus TPPO, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.

Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya. Polisi bersama masyarakat.

Polres Ponorogo Perkuat Sinergi Hadapi Bencana Jelang Musim Hujan

 PONOROGO – Polres Ponorogo Polda Jawa Timur memperkuat sinergi bersama lintas sektor untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.

Tampak sejumlah personel Polres Ponorogo Polda Jatim mengikuti apel gelar pasukan dan peralatan kesiapsiagaan bencana bersama seluruh unsur terkait, di Aloon-aloon Ponorogo, Rabu (11/11/2026). 

Kegiatan yang dipimpin Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdiyarita, S.H. ini turut dihadiri Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, Dandim 0802 Ponorogo, jajaran Forkopimda, BPBD, Basarnas, serta relawan.

Langkah antisipatif ini dilakukan menyusul prakiraan BMKG yang menyebut awal musim hujan di Ponorogo dimulai pada minggu ketiga November 2026. 

Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2029 menetapkan tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem sebagai ancaman prioritas. Urgensi ini diperkuat data tahun 2025 yang mencatat 100 kejadian tanah longsor, 47 banjir, dan 29 cuaca ekstrem yang merusak infrastruktur serta ratusan hektare lahan pertanian.

Kapolres Ponorogo, AKBP Damus Asa, menegaskan bahwa penanggulangan bencana menuntut kecepatan bertindak dan koordinasi lintas sektor yang solid, tidak sekadar mengandalkan ketersediaan armada.

"Prinsipnya, kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak. Seluruh personel dan stakeholder harus memahami tugas masing-masing serta memastikan peralatan siap. Ketika terjadi keadaan darurat, respons harus cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama," ujar AKBP Damus Asa.

Rangkaian apel juga diisi dengan penyerahan perlengkapan penanggulangan bencana secara simbolis kepada perwakilan Polres Ponorogo, Kodim 0802, dan BPBD. 

Acara kemudian ditutup dengan pemeriksaan pasukan serta simulasi rencana kontingensi cuaca ekstrem. Melalui kesiapsiagaan sejak dini, seluruh unsur diharapkan mampu bergerak terpadu guna meminimalkan dampak risiko bencana demi melindungi keselamatan warga Ponorogo. (khan007)

Polri Deklarasikan Perang Lawan Pungli Kawasan Industri

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. 

Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum calo yang selama ini memeras pencari kerja.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kota Bandung.

Jenderal Polisi Suyudi menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.

Sebagai langkah respons cepat, Polri membuka layanan aduan publik melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, penyiapan jaringan Bhabinkamtibmas di level desa/kelurahan, hingga koordinasi pengetatan dengan sistem pengamanan internal di tiap-tiap perusahaan.

Jenderal Polisi Suyudi menegaskan bahwa kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.

"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," tegasnya.

Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal

 JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Polres Jember Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Silo, Dua Tersangka Diamankan

 JEMBER – Kepolisian Resor (Polres) Jember Polda Jatim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. 

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan dua tersangka berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28) karena diduga kuat terlibat praktik penimbunan serta penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal.

Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berawal dari penindakan aparat di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. 

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi serta memanfaatkan barcode MyPertamina untuk membeli Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang.

“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi," ujar AKBP Alaiddin, Rabu (11/11/2026).

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti meliputi unit kendaraan bertangki modifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai hasil penjualan ilegal.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda paling tinggi Rp60 miliar.

Kapolres Jember menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. 

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pendistribusian BBM di lingkungan masing-masing dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.

“Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung kami tindak,” pungkas AKBP Alaiddin. (khan007)

Teladani Perjuangan Pahlawan Brimob, Polres Madiun Napak Tilas Susuri Hutan Kandangan Gelar Baksos

 MADIUN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri, Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, S.H., S.I.K., M.I.K., memimpin langsung kegiatan napak tilas menuju Monumen Brimob Sakip-Sanali di Kempo, Dusun Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat utama (PJU), personel Polres Madiun Polda Jatim, purnawirawan eks Brimob, serta jajaran Polsek Kare.

Rangkaian acara diawali dengan apel pemberangkatan di Bumi Perkemahan Kandangan. Usai apel, rombongan menempuh perjalanan sejauh tiga kilometer menyusuri jalur dan kawasan hutan Kandangan. 

Rute tersebut dipilih untuk menghayati jejak perjuangan Agen Polisi Satu Sakip dan Komandan Muda Sanali yang gugur saat bertempur melawan pasukan Belanda pada 1 Maret 1949.

Kapolres Madiun menegaskan bahwa napak tilas ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum menggali nilai patriotisme para pendahulu sebagai teladan dalam melaksanakan tugas kepolisian masa kini.

"Sejalan dengan pesan Jas Merah, (jangan sekali-kali melupakan sejarah), kita harus mengambil nilai keberanian, pengorbanan, loyalitas, dan semangat pengabdian para pendahulu sebagai teladan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri," ungkap AKBP Ridwan Maliki.

Setibanya di monumen bersejarah tersebut, rombongan langsung menggelar kerja bakti membersihkan area sekitar situs. 

Selain merawat monumen, Polres Madiun Polda Jatim juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga kurang mampu di Dusun Kandangan.

Melalui kegiatan ini, AKBP Ridwan Maliki berharap jiwa nasionalisme dan soliditas seluruh anggota semakin kokoh. 

Ia juga menekankan bahwa semangat juang pahlawan harus diwujudkan lewat kerja nyata, menjaga persatuan, serta menghadirkan pelayanan terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (khan007)

Perkuat Soliditas, PP Polri Gelar Silaturahmi dengan Keluarga Besar Polri

 JAKARTA SELATAN – Persatuan Purnawirawan (PP) Polri memperkuat silaturahmi dengan seluruh keluarga besar purnawirawan sebagai tindak lanjut pertemuan PP Polri dengan Kapolri beberapa waktu silam. Upaya ini diwujudkan melalui komunikasi dan pertemuan secara intensif, mulai dari Pengurus Pusat hingga jajaran pengurus daerah, cabang, ranting, serta paguyuban.

Silaturahmi yang berlangsung di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri, para Kapolri dan Wakapolri pada masanya, para sesepuh Polri, pejabat utama Mabes Polri, serta keluarga besar PP Polri. Hadir pula 34 pengurus daerah dan perwakilan dari 49 paguyuban purnawirawan.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan momentum memperkuat ikatan sejarah, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kehormatan serta masa depan Polri.

“Soliditas yang sesungguhnya bukan berarti saling melindungi ketika melakukan kesalahan. Soliditas yang sesungguhnya adalah saling mengingatkan agar tidak ada anggota keluarga besar Polri yang mencederai kehormatan institusi,” tegas Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.

Ia juga mengajak keluarga besar PP Polri untuk berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan reformasi melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas kepemimpinan, pengawasan, pembinaan generasi muda, serta pemberian masukan konstruktif bagi institusi. Menurutnya, pengalaman para senior merupakan modal penting bagi generasi Polri saat ini.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menegaskan bahwa silaturahmi akan terus diaktualisasikan bersama seluruh anggota PP Polri sebagai wujud kepedulian dan soliditas lintas generasi. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Kapolri dalam melakukan pembenahan internal, termasuk penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan pelanggaran.

“Kami berharap agar secara profesional, akuntabel, transparan untuk pengelolaan kasus ini, jangan lagi menjadi polemik. Harus tegas, jangan ada keraguan terhadap apa yang dilakukan oleh Polri,” ujar Bambang Hendarso Danuri.

Melalui kegiatan ini, PP Polri diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi antara generasi Polri aktif dan purnawirawan, sekaligus memperkuat persaudaraan, menjaga marwah institusi, serta memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan reformasi Polri dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja

 Bandung - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai langkah konkret Polri membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Program yang dilaksanakan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri tersebut diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), melalui kegiatan bursa kerja atau job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak dapat hanya melihat persoalan pengangguran sebagai masalah ekonomi. Tingginya angka pengangguran juga memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas kamtibmas.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.

Menurutnya, kehadiran POLIRAN merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian yang semakin mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan membuka akses terhadap pekerjaan, Polri berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi faktor kerawanan sosial.

Program tersebut sebelumnya dikembangkan Suyudi ketika menjabat Kapolda Banten. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, POLIRAN kini diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.

Kapolri menegaskan bahwa POLIRAN tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri hadir sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Selain memperluas kesempatan kerja, Kapolri memberikan perhatian serius terhadap praktik percaloan dan pungutan liar yang selama ini menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.

Suyudi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja melalui proses rekrutmen yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal.

“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.

Ia meminta masyarakat yang menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan, segera melaporkannya kepada kepolisian.

Pengaduan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.

Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.

"Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan POLIRAN agar setiap kesempatan kerja yang dibuka benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa harus menghadapi pungutan liar, intimidasi, maupun praktik perantara ilegal," ujarnya.

Melalui program ini, Polri berupaya membangun pendekatan pemeliharaan keamanan yang tidak hanya bertumpu pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan kamtibmas.

POLIRAN sekaligus menjadi implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menghadirkan kepolisian sebagai mitra yang membantu masyarakat mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari melalui kolaborasi dan tindakan nyata.

Dengan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Peluncuran program ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.

Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.

Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri. 

Hadir pula unsur Forkopimda Jawa Barat serta perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan.

Lepas 837 Purnawirawan, Wakapolda Jatim Gaungkan Semangat Jogo Omah

 SURABAYA – Wakapolda Jawa Timur, Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K memimpin upacara Wisuda Purna Bhakti Anggota Polda Jatim Tahun 2026 di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Rabu (11/11/2026). 

Kegiatan ini merupakan tradisi penghormatan dan apresiasi tertinggi institusi Polri kepada para personel yang telah menyelesaikan masa dinas dengan penuh dedikasi dan loyalitas.

Berdasarkan data periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 837 personel Polda Jatim resmi memasuki masa purna tugas. 

Ratusan wisudawan tersebut terdiri dari 150 perwira menengah (Pamen), 348 perwira pertama (Pama), dan 339 bintara.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Feri Handoko menegaskan bahwa momentum wisuda ini bertujuan mempererat tali persaudaraan sekaligus menjaga ikatan batin antara purnawirawan dengan anggota Polri yang masih aktif. 

Wakapolda Jatim berpesan agar para wisudawan tetap berkiprah positif dan menjadi teladan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

"Purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari bentuk bakti yang baru di tengah masyarakat. Jiwa dan semangat Bhayangkara sejati akan tetap melekat,"tutur Kombes Pol Feri Handoko.

Lebih lanjut, Wakapolda Jatim mengajak seluruh purnawirawan untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Hal ini selaras dengan program Polisi Bersama Masyarakat serta slogan khas Polda Jatim yang mengedepankan nilai kedekatan dengan rakyat.

"Kami mengajak para purnawirawan untuk terus membantu Polri dalam menjaga kamtibmas, sebagaimana semangat slogan Polda Jatim, yakni Jogo Omah; Merakyat, Bersahabat, dan Bermanfaat," tegas Kombes Pol Feri Handoko.

Menutup amanatnya, Kombes Pol Feri Handoko menyampaikan rasa terima kasih atas pengorbanan seluruh wisudawan. Ia menilai berbagai capaian dan kemajuan Polda Jatim hingga hari ini tidak terlepas dari kontribusi serta jerih payah para purnawirawan selama bertugas di berbagai fungsi kepolisian. (khan007)

Kapolda Jatim Silaturahmi dengan Pengurus LDII, Perkuat Kolaborasi Jaga Kamtibmas

 SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Jawa Timur mempererat komunikasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan keagamaan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi atas hubungan baik dan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Polda Jawa Timur dengan LDII.

Kapolda berharap komunikasi dan kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan semangat program “Polisi Bersama Masyarakat”, yang mengedepankan kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Kapolda Jatim juga mengajak jajaran LDII untuk terus berperan aktif dalam menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui edukasi dan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat.

Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya komunikasi dan pertukaran informasi antara masyarakat dan kepolisian sebagai bagian dari upaya deteksi dini serta pencegahan potensi gangguan kamtibmas.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch. Amrodji Konawi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Kapolda Jatim beserta rombongan.

Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai suatu kehormatan bagi keluarga besar LDII Jawa Timur sekaligus momentum untuk semakin mempererat hubungan baik dengan kepolisian.

"Kami DPW LDII Jatim berkomitmen untuk mendukung berbagai program Polda Jatim, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis," tutur Amrodji.

Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, Polda Jawa Timur berharap sinergi bersama LDII dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat, khususnya dalam menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam mewujudkan Jawa Timur yang aman, damai, dan kondusif. (khan007)

Polres Jember Salurkan Bantuan dan Kerja Bakti Bersama Warga Terdampak Puting Beliung

 JEMBER – Sinergi lintas sektor dan semangat gotong royong mewarnai aksi tanggap bencana di Dusun Paluombo, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Senin (10/11/2026).

Polres Jember Polda Jatim bersama instansi lintas sektor, organisasi masyarakat, pengusaha, dan warga setempat menggelar bakti sosial serta kerja bakti massal. Langkah cepat ini diambil untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana angin puting beliung pada Minggu (8/11/2026) lalu.

Bencana tersebut mengakibatkan sedikitnya 267 rumah dan fasilitas umum rusak, serta memutus akses jalan akibat tertimbun material pohon dan bambu yang tumbang.

Hadir langsung di lokasi untuk memimpin percepatan pemulihan, Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Danyon TP Ksatria Bura/545 Letkol Inf Ronald Setiyono Biet dan Wakapolres Jember Kompol Anthonio Effan Sulaiman.

Di sela-sela kegiatan, Kapolres Jember AKBP Alaiddin menegaskan komitmen institusinya untuk selalu berada di garda terdepan dalam membantu warga.

"Kehadiran kami di sini adalah bukti nyata dari semangat 'Polisi Bersama Masyarakat'. Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk merangkul, menguatkan, dan memastikan bahwa warga tidak sendirian menghadapi masa-masa sulit ini," ungkap AKBP Alaiddin.

Ia menegaskan, gotong royong ini akan terus dilakukan sampai kondisi lingkungan kembali normal dan aktivitas warga pulih sepenuhnya.

Dalam aksi nyata di lapangan, personel gabungan bergotong royong membersihkan puing-puing bencana, membuka kembali akses jalan, mendirikan posko darurat, hingga memperbaiki atap rumah warga yang rusak.

Selain kerja bakti, kepedulian juga disalurkan melalui pelayanan kesehatan gratis hasil kolaborasi Tim Dokkes Polres Jember Polda Jatim dengan RS Jember Klinik. 

Ratusan paket bantuan kebutuhan pokok dari Polres Jember Polda Jatim dan para pengusaha lokal—seperti beras, minyak goreng, mi instan, air mineral, kebutuhan balita, hingga perlengkapan mandi—juga didistribusikan langsung kepada keluarga terdampak.

Melalui gerak cepat ini, slogan 'Polisi Bersama Masyarakat' dibuktikan bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah aksi nyata untuk hadir, peduli, dan menguatkan masyarakat di saat paling membutuhkan. (khan007)

Jenderal Hoegeng Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

 JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso, Kapolri ke-5 periode 1968–1971, dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas pengabdian, perjuangan, dan keteladanan Jenderal Hoegeng bagi bangsa dan negara.

Menanggapi penganugerahan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keteladanan Jenderal Hoegeng menjadi nilai penting yang harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.

Jenderal Hoegeng memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara. Beliau turut berperan dalam masa mempertahankan kemerdekaan, membangun kepolisian pascakedaulatan, hingga mengemban berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kapolri.

Dalam kepemimpinannya, beliau mendorong penguatan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Berbagai kontribusinya juga tercermin dalam penguatan fungsi penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, pengembangan kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.

“Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Kapolri menjadikan spirit keteladanan Jenderal Hoegeng sebagai landasan arah kepemimpinan Polri 2026–2029. Nilai kesederhanaan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat menjadi spirit yang harus hidup dalam setiap pelaksanaan tugas anggota Polri.

“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari,” jelasnya.

Menurutnya, keteladanan Jenderal Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatannya, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadikan spirit Jenderal Hoegeng tidak hanya berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi benar-benar menjadi nilai yang hidup dalam tubuh Polri. Kesederhanaan dalam kehidupan, keberanian dalam memegang prinsip, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta pengabdian yang mengutamakan kepentingan masyarakat harus menjadi karakter kepemimpinan dan seluruh anggota Polri.

Polri berharap penetapan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso sebagai Pahlawan Nasional menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar Polri untuk semakin memperkuat komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat,” tutup Kadiv Humas.

Polda Jatim Amankan Dua Orang Diduga Bawa Bom Molotov Saat Unras di Surabaya

 SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Langkah cepat ini berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial MVK and VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya.

Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai.

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," ujar Kombes Pol Abast.

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut.

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan.

Kombes Pol Abast mengungkapkan bahwa berdasarkan pengakuan awal, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat.

"Motif hasil pemeriksaanawal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tegas Kombes Pol Abast.

Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Surabaya. Polda Jatim menegaskan tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.

"Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Kombes Pol Abast. (khan007)

Polda Jatim Apresiasi Aksi Penyampaian Aspirasi di Sejumlah Wilayah Berjalan Aman dan Tertib

  SURABAYA – Polda Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di Kota Surabaya dan sejumlah wilayah di Jawa Timur, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan laporan sementara yang diterima, pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah Jawa Timur secara umum berlangsung aman, damai, tertib, dan kondusif.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan.

“Kami dari Polda Jawa Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa serta seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Kami juga mengapresiasi kerja sama seluruh pihak dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif,” ujar Kombes Pol Abast.

Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran serta unsur terkait telah melaksanakan pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi, termasuk pengaturan arus lalu lintas di sejumlah lokasi yang menjadi titik kegiatan.

Berdasarkan laporan yang diterima, kegiatan penyampaian aspirasi di beberapa wilayah, di antaranya Kota Madiun, Ponorogo, dan Kabupaten Malang, telah selesai dilaksanakan. Massa aksi di wilayah tersebut juga telah membubarkan diri dengan tertib.

Sementara itu, berdasarkan perkembangan laporan pada saat pemantauan, kegiatan penyampaian aspirasi di Banyuwangi dan Kabupaten Sidoarjo masih berlangsung. Jajaran kepolisian terus melakukan pelayanan dan pemantauan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Untuk wilayah Kota Surabaya, aksi penyampaian aspirasi berlangsung di sejumlah titik, di antaranya kawasan DPRD Kota Surabaya dan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Sejumlah kelompok masyarakat dan elemen mahasiswa, termasuk aliansi BEM Surabaya, telah menyelesaikan kegiatan penyampaian aspirasi dengan tertib.

Kegiatan aksi di kawasan Tugu Air Mancur Surabaya juga dilaporkan telah selesai sekitar pukul 17.00 WIB. Massa berangsur-angsur membubarkan diri, sementara akses lalu lintas yang sebelumnya terdampak kegiatan telah kembali dibuka.

“Berdasarkan laporan sementara yang kami terima, secara umum kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib. Hingga saat penyampaian keterangan ini, kami juga belum menerima laporan adanya peserta aksi yang diamankan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut,” jelas Kombes Pol Abast.

Lebih lanjut, Kabid Humas menegaskan bahwa kepolisian senantiasa mengedepankan langkah preventif, komunikasi yang baik, serta pelayanan dan pengamanan secara humanis dan proporsional.

Menurutnya, terjaganya situasi kamtibmas yang kondusif selama berlangsungnya kegiatan tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, baik peserta aksi, petugas kepolisian, pemerintah daerah, maupun elemen masyarakat lainnya.

“Kami menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, damai, dan tertib, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

Polda Jawa Timur juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga situasi yang kondusif, saling menghormati, serta mengedepankan komunikasi dan dialog dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami berharap situasi yang aman dan kondusif ini terus terjaga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bersama-sama menjaga ketertiban, sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman,” pungkas Kombes Pol Abast.

Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, serta semangat Polisi Bersama Masyarakat. (khan007)