KUPANG – Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi, langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi NTT bersama Polda NTT dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan jumlah korban jiwa maupun luka-luka, pemetaan kerusakan bangunan dan infrastruktur, serta memastikan akses komunikasi dan jalur transportasi tetap terbuka.
Gubernur NTT Melkianus Laka Lena mengatakan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah memastikan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
“Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkianus dalam konferensi pers terkait penanganan gempa Flores.
*Kapolda NTT Siapkan Pesawat, Forkopimda Tinjau Langsung Flores*
Untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memverifikasi berbagai laporan yang terus berkembang, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan unsur Forkopimda akan bergerak langsung menuju Pulau Flores.
Kapolda NTT menyiapkan pesawat khusus untuk mendukung mobilisasi rombongan Forkopimda ke sejumlah wilayah terdampak yang dapat dijangkau.
“Kami akan langsung masuk ke Flores dengan pesawat dari Pak Kapolda. Pak Kapolda ada penerbangan pesawat khusus yang kita pakai untuk memastikan beberapa kabupaten yang bisa kami singgahi, memastikan kerusakan yang terjadi,” jelas Melkianus.
Menurutnya, peninjauan langsung sangat penting karena data korban dan kerusakan masih bergerak dinamis. Laporan yang diterima pemerintah dari lapangan masih harus diverifikasi sebelum diumumkan kepada publik.
“Kami mohon maaf belum bisa menyajikan data detail, karena korban jiwa tadi kami dapat laporan ada tiga orang misalnya, ternyata korban sudah jadi empat, dan seterusnya. Ini kita pastikan dulu,” katanya.
*Lima Korban Meninggal Dunia, Data Masih Diverifikasi*
Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur NTT menyampaikan data sementara korban meninggal dunia sebanyak lima orang.
“Korban jiwa, saat ini informasi yang saya terima sudah ada lima orang: dua di Sikka, tiga di Manggarai,” ungkap Melkianus.
Namun, angka tersebut belum menjadi data final karena proses pencarian dan pendataan masih berlangsung.
Sebagian korban dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa terjadi sekitar pukul 05.58 Wita, saat sebagian warga masih berada di dalam rumah.
“Di Manggarai karena memang ini terkait reruntuhan karena kejadiannya di pagi hari pukul 05.58 WITA. Dan itu mungkin banyak dari masyarakat yang masih tertidur belum sempat bergerak,” jelasnya.
*Polda NTT Jadi Pusat Informasi Penanganan Bencana*
Untuk mencegah simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan informasi penanganan bencana.
Gubernur mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan bersama Kapolda NTT agar informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara terkoordinasi dan berdasarkan data yang telah diverifikasi.
“Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT,” kata Melkianus.
Kapolda NTT juga memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui press release resmi setiap hari bersama unsur Forkopimda.
“Pak Kapolda memutuskan setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar kita lebih mudah berkoordinasi untuk melakukan proses komunikasi publik maupun penanganan bencana,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan media untuk memperoleh informasi resmi mengenai korban, kerusakan maupun perkembangan penanganan gempa.
*Kapolda dan Gubernur Ingatkan Bahaya Hoaks*
Di tengah situasi darurat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu mengenai tsunami maupun gempa susulan.
Gubernur meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas.
“Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar,” tegas Melkianus.
Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang, terutama BMKG untuk perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait informasi penanganan kebencanaan.
Pemerintah menilai penyebaran hoaks dalam kondisi darurat dapat memicu kepanikan, mengganggu proses evakuasi dan menyulitkan petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
*Semua Kekuatan Dikerahkan*
Penyelamatan dan evakuasi korban menjadi prioritas utama dalam fase awal penanganan gempa.
TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi dan berbagai unsur terkait dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
“Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” kata Melkianus.
Setelah proses penyelamatan dan tanggap darurat, pemerintah akan melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pemetaan kerusakan.
*Alat Berat Kontraktor Diminta Buka Akses*
Pemerintah juga meminta seluruh kontraktor yang memiliki alat berat untuk turut membantu membuka akses yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan.
“Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini,” tegas Gubernur.
Alat berat akan diarahkan untuk membuka jalan sehingga tim penyelamat, bantuan logistik dan kebutuhan masyarakat dapat segera masuk ke wilayah terdampak.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan jaringan listrik serta operator telekomunikasi untuk menjaga konektivitas komunikasi di wilayah yang membutuhkan.
*Bantuan Logistik Mulai Disiapkan*
Dukungan dari pemerintah pusat juga mulai bergerak. Sejumlah kementerian telah menyatakan kesiapan memberikan bantuan, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Pemerintah juga mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi dan pemantauan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Gubernur turut mengajak para pelaku usaha di Flores untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak.
“Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan ini nanti bisa belakangan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan beras untuk dibawa ke wilayah terdampak.
*Status Bencana Provinsi, Penetapan Nasional Masih Dikaji*
Terkait status bencana, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui penetapan status bencana sesuai kewenangannya.
Sementara mengenai kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional, pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan kondisi riil di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan,” kata Melkianus.
Hasil peninjauan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
“Kalau memang bisa, kita akan teruskan jadi bencana nasional,” tegasnya.
*Masyarakat Diminta Tetap Tenang*
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Flores tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Media massa, pengguna media sosial dan seluruh pihak juga diminta menjadi bagian dari upaya menjaga ketenangan masyarakat dengan hanya menyebarkan informasi yang telah terverifikasi.
Pemerintah bersama Polda NTT dan Forkopimda memastikan perkembangan situasi akan terus diperbarui berdasarkan data dari lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan terus update informasi dari lapangan,” ujar Melkianus.
Di tengah situasi darurat tersebut, satu pesan menjadi perhatian utama: keselamatan masyarakat adalah prioritas. Evakuasi harus dipercepat, korban harus ditangani, akses harus dibuka dan informasi harus disampaikan secara benar.
Pemerintah, TNI-Polri dan seluruh unsur terkait kini bergerak bersama untuk memastikan masyarakat Flores tidak menghadapi bencana ini sendirian.
#NttPenuhKasih
.jpeg)
